JenisHarta Gono Gini. Menurut Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, ada tiga jenis pembagian harta dalam pernikahan, yaitu: 1. Harta Bawaan. Harta Bawaan adalah harta yang sudah Anda dan pasangan miliki sebelum menikah. Jenis harta ini merupakan hak masing-masing individu dan tidak termasuk harta bersama, sehingga tak bisa dipermasalahkan nantinya.
KedudukanPerjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan
Atau fotokopi e-KTP untuk Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; Syarat daftar NPWP pribadi untuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah: Fotokopi Kartu NPWP suami; Fotokopi Kartu Keluarga
Artinya kewajiban perpajakan suami dan istri ini bisa bisa digabungkan. 2. Pisah Harta dan Penghasilan (PH) Status PH ini bisa digunakan jika suami dan istri yang tidak bercerai namun tetap ingin melakukan pemisahan harta dan penghasilan sesuai perjanjian yang mereka sepakati.
Demikiansurat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya. Tegal, Oktober 2019 Yang membuat pernyataan, Yusuf Iskandar . v ABSTRAK Iskandar, Yusuf. Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar
fotokopisurat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak; wanita yang sebelumnya telah
perjanjianpemisahan harta dan penghasilan (PH), Wajib menyampaikan Surat Pernyataan Menghendaki Menjalankan Kewajiban Perpajakan secara Terpisah. Istri melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak termasuk kriteria Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, memiliki 28lPned.
